Saturday, March 9, 2013

Makalah Otonomi Daerah Tentang Rencana Strategik (Renstra) Dan Keuangan


BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latarbelakang Masalah
Perencanaan (planning) merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal - hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan ditentukan. Kebijakan – kebijakan yang akan dirumuskan dalam perencanaan mencakup struktur organisasi yang ingin diciptakan, pengadaan serta penggunaan  tenaga kerja, system dan prosedur yang hendak dipergunakan, serta alat – alat lainnya yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan – kegiatan tersebut. Karena itu ada beberapa hal yang penting untuk diingat dalam hubungannya dalam proses perencanaan tersebut.
Masa depan suatu organisasi akan ditentukan dalam perencanaan, sehingga perlu kiranya disusun dan dipikirkan secara matang segala aspek yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program.terutama dalam hal keuangan, tanpa adanya biaya yang cukup program sekecil apapun tidak akan terlaksana.

1.2     Identifikasi Masalah
2.      Apa saja rencana kerja Pemerintahan Kecamatan Langkaplancar?
3.      Mengapa perlu disusun rencana kerja tersebut?
4.  Sejauh mana perhatian Pemerintah Daerah  Kabupaten  Ciamis terhadap Kecamatan Langkaplancar?
5.      Kapan saja rencana tersebut dilaksanakan?dan untuk siapa?
6.      Bagaimana proses pelaksanaan rencana tersebut?
7.      Berapa keuangan yang sudah terealisasi guna pembangunan Kecamatan Langkaplancar?




BAB II
TINJAUAN TEORITIS

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Perencanaan (planning) merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal - hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan ditentukan. Kebijakan – kebijakan yang akan dirumuskan dalam perencanaan mencakup struktur organisasi yang ingin diciptakan, pengadaan serta penggunaan  tenaga kerja, system dan prosedur yang hendak dipergunakan, serta alat – alat lainnya yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan – kegiatan tersebut. Karena itu ada beberapa hal yang penting untuk diingat dalam hubungannya dalam proses perencanaan tersebut.
Sebuah rencana dibuat adalah untuk kebaikan dalam  rangka pencapaian  tujuan yang hendak dicapai bersama dalam suatu organisasi. Tentunya hal tersebut dijadikan harapan bagi anggota organisasi  yang dalam hal ini adalah masyarakat Langkaplancar, untuk pembangunan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan sebagaimana dirumuskan dalam perencanaan sebelumnya yang dalam hal ini Rencana Strategik Kecamatan Langkaplancar.
Dalam kenyataan dilapangan khususnya di Kecamatan Langkaplancar sangat jauh dari apa yang direncanakan. Banyak permasalahan yang cukup membuat masyarakat geram dan merasa tidak puas terhadap kinerja para pejabat public di daerahnya sendiri. Seharusnya pemerintah lebih adil dalam penggunaan wewenang, pemerataan pembangun dan pelayanan – pelayanan public lainnya. Hal ini secara tidak langsung sudah mementahkan lagi rencana yang sudah disusun oleh pemerintah Kecamatan Langkaplancar. Seharusnya jika ingin menciptakan suatu tatanan pemerintah yang baik dan kondusif (good governance) pemerintah melayani dengan baik semua keingin rakyatnya/aspirasinya. Jangan menunggu disadarkan masyarakat (demo) atau menunggu diperintah oleh pejabat yang lebih tinggi (pemerintahan provinsi) , tentunya hal ini menimbulkan kesan yang tidak baik pula terhadap pemerintahan itu sendiri.
Kita ambil sample dalam hal pembangunan jalan, yang baru – baru ini telah berlangsung aksi simpatik dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Langkaplancar (yang didalamnya bukan hanya masyarakat Langkaplancar saja), baru setelah adanya aksi tersebut pemerintah bergerak untuk merenovasi sebagian jalan didaerah tersebut.
Dan merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis tahun 2005 – 2025 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan cita cita dan tujuan bersama rentang waktu 20 tahun ke – depan adalah :
“ Dengan iman dan taqwa Ciamis menjadi Kabupaten yang maju, aman,nyaman,tangguh,amanah,produktif dan sejahtera tahun 2025”
Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai cita –cita masyarakat Kabupaten Ciamis dengan iman dan taqwa berupaya meningkatkan kesejahteraannya. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat sejahtera, masyarakat tidak merasa aman, masyarakat tidak merasa nyaman dengan kondisi seperti sekarang ini. Hal ini menunjukan bahwa visi Pembangunan Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik. Sekarang tahun 2012 sudah seperti ini, apalagi tahun 2025. Seperti apakah Ciamis dimasa yang akan dating. Dan hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serta bahan rujukan untuk menuju Ciamis yang lebih baik.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 VISI DAN MISI
Dalam kaitan ini agar terdapat arahan dan kondisi ideal yang diharapkan, terlebih dahulu perlu ditetapkan suatu gagasan ideal yang akan dicapai dan diunggulkan, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu pendorong atau motivator.
VISI :
Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 bahwa Visi Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai berikut :
” DENGAN IMAN DAN TAQWA CIAMIS MANTAP DAN SEJAHTERA TAHUN 2014 ”
Merujuk pada Visi Kabupaten Ciamis tersebut, maka Visi Kecamatan Langkaplancar sebagai berikut :
”MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR YANG PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT “

MISI :
Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka MISI yang  diemban Kantor Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik
Pemerintah yang profesional, ditandai dengan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, berwibawa, adil bertanggung jawab, transparan, demokratis, efektif dan efesien dengan dukungan masyarakat secara luas yang berjiwa wira usaha, kebersihan, bersemangat tinggi.
  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa
Kualitas sumber daya manusia yang profesional apabila tidak dibekali keteladanan ( menjadi panutan ) dalam kehidupan sehari-hari atau kesalehan sosial, menjadi tidak ada artinya. Hal ini setidaknya akan menghindarkan aparatur dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
c.  Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal dan lestari
Mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam  berdasarkan tata ruang secara optimal dan lestari dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan Undang- undang yang berlaku.
d.  Menciptakan Iklim investasi yang kondusif dalam agribisnis
Untuk berkembangnya agribisnis dan kepariwisataan memerlukan kepastian hukum dan jaminan berusaha melalui regulasi yang sederhana, mudah dan cepat dalam suasana sosial kemasyarakatan yang kondusif sehingga akan menarik investor.

  1. Mengembangkan jiwa kewirausahaan aparatur dan masyarakat
Untuk mengembangkan potensi sumber daya yang diperlukan adanya aparatur dan masyarakat yang berjiwa wira usaha sehingga memiliki semangat dorongan yang tinggi untuk memanfaatkan seluruh potensi peluang usaha secara efesien dan efektif.
f.   Mengembangkan jaringan kemitraan agribisnis
Untuk mengembangkan agribisnis dan pariwisata diperlukan peran serta banyak pihak sebagai pelaku usaha, satu sama lain saling terkait dalam pola kemitraan yang menguntungkan, proposional dan adil.
g. Meningkatkan produksi   dan  kualitas  hasil  pertanian  serta penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan
Untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dan pariwisata perlu adanya penerapan teknologi yang ramah lingkungan, kemampuan manajerial dari prilaku yang difasilitasi oleh aparatur pemerintah yang profesional sehingga memiliki daya saing di pasar Regional,  Nasional dan Global.
3.2 KRITERIA KHUSUS
Kriteria khusus program kerja yang akan dilaksanakan tahun 2012 ini adalah
a.             Tertib Administrasi
b.            Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
c.             Tertib Sosial Ekonomi
d.            Tertib Pembangunan Infra Struktur dan Sumber Daya Manusia
e.             Tertib Sosial Budaya
f.             Tertib Ketentraman dan ketertiban
3.3 HASIL YANG DIHARAPKAN
Dengan adanya kriteria khusus tersebut di atas, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan yang ada di Kecamatan Langkaplancar dapat berjalan dengan baik dengan skala prioritas pada Tertib Sosial Ekonomi dan Tertib Sosial Budaya guna mendukung Visi Kabupaten Ciamis.



BAB  IV
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN 
DAN PENCAPAIAN  TARGET KINERJA APBD
4.1  EKONOMI MAKRO
Kantor Kecamatan Langkaplancar merupakan bagian dari struktur organisasi Kabupaten Caimis dalam melaksanakan kegiatannya menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang diberikan kepada kecamatan. Adapun  pengelolaan keuangan PAD hasil dari retribusi daerah disetorkan ke kas daerah dimana kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Dinas –Dinas yang ada di Kabupaten Ciamis.
Pendapatan retribusi tahun 2011  ada penurunan target  dibanding tahun 2010, jumlah PAD tahun 2010 Rp. 186.891.920,- dengan realisasi yang masuk 92.109.600,- dan Target PAD tahun 2011 Rp. 56.927.000,- dengan realisasi Rp. 64.898.500,- .
Adapun gambaran target PAD / Retrubusi tahun 2010 dan 2011 adalah :
No
Jenis Retribusi
Tahun
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Retribusi KTP
Retribusi KK
Retribusi IMB Pemutihan
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Izin Usaha Pariwisata
Retribusi izin usaha Jasa Traktor
Leges Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan
Leges IMB Pemutihan
Leges Izin Gangguan
Leges Izin usaha Pariwisata
Leges izin usaha Jasa Traktor.
141.440.000,-
  36.510.000,-
   3.214.000,-
     3.500.000,-
          ,-
        -         1.395.000,-
      420.000,-
         412.920,-
               -
              -

36.953.000,-
 13.260.000,-
 3.214.000,-
   3.500.000,-
        -
      -     
,-
   ,-
      ,-
        -
          -

Jumlah
186.891.920,-
56.927.000,-

Alasan adanya penurunan  target karena adanya penurunan target KK/KTP.


4.2  KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan keuangan diarahkan  untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan  tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah .
Kebijakan keuangan meliputi komponen – komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
4.2.1        Pendapatan
Dalam hal kontribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) terhadap APBD Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis  tidak memberikan kontribusi PAD secara langsung namun hanya kepanjangan tangan dari dinas - dinas yang terkait yang kewenangannya dilimpahkan ke Kecamatan namun dapat dijadikan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan disamping indikator pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Retribusi yang kewenangannya dilimpahkan ke Kecamatan sebagai tugas pembantuan dengan target Retribusi dan PBB tahun 2011 Rp. 571.386.206,- dan realisasi yang tercapai Rp. 579.357.706 ,- yang telah disetorkan ke Kas Daerah melalui SKPD terkait.
2.2.2.    Belanja
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proposional sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningktkan kualitas kehidupan masyarakat dalam uapaya memenuhi kewajiban daerah.

4.3  INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
4.3.1        Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah
Bedasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya  pasal 32 klasifikasi belanja adalah bedasarkan  urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan dimana kecamatan Langkaplancar  dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk urusan wajib, belanja penyelengaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan pelayanan publik, Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat  diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar perundang undangan.
Keberhasilan pencapaian target kinerja dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan dilaksanakan dengan klasifikasi urusan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :


1.      Kecamatan Langkaplancar Tahun Anggaran 2011
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Keluaran

Ket.
1
2
3
4
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 



a.        Penyediaan jasa surat Menyurat
Tersedianya bahan administrasi surat menyurat di Kantor Kecamatan Langkaplancar


b.        Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
Terfasilitasinya biaya pemakaian listrik di kantor Kecamatan Langkaplancar


c.        Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terfasilitasinya biaya petugas kebersihan di kantor Kecamatan Langkaplancar


d.       Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di Kecamatan Langkaplancar





e.         Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
Tercapainya kebutuhan cetakan dan penggandaan di kantor Kecamatan Langkaplancar


f.          Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tercapainya kebutuhan alat listrik di kantor kecamatan Langkaplancar


g.         Penyediaan makan dan minum
Tersedianya penyediaan makan dan minum


h.         Rapat rapat koordinasi di dalam daerah
Mendapatkan informasi yang penting yang diperlukan atau disosialisasikan

2
Program Peningkatann sarana dan prasarana



a.         Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan Langkaplancar


b.        Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan suku cadang dan biaya BBM kendaraan dinas


c.         Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kamtor
Terfasilitasinya sarana dan prasarana serta jasa  peralatan  kantor di kecamatan langkaplancar

3
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



a.         Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Terfasilitasinya dan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi di Kantor Kecamatan Langkaplancar


b.        Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya dokumentasi laporan laporan penyusunan pelaporan semesteran di kantor kecamatan langkaplancar


c.         Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumentasi laporan laporan penyusunan pelaporan akhir tahun di kantor kecamatan langkaplancar


d.        Penyusunan perancanaan progaram dan kegiatan SKPD
Tersusunnya rencana program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Langkaplancar


e.         Penyediaan administrasi pengelolaan keuangan
Terpasilitasinya biaya petugas pengelola keuangan di Kantor Kecamatan Langkaplancar

4
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa



a.       Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa
Terwujudnya pelaporan keuangan desa

5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah



a.         Fasilitasi musrenbang
Terlaksananya kegiatan musrenbang


b.        Monitoring dan evaluasi pembangunan
Terlaksananya evaluasi pembangunan wilayah




BAB V
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

            Struktur APBD sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :  bahwa dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2011
            Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai permendagri di atas.
            Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan laporan akutanbilitas pemerintah Kantor Kecamatan Langkaplancar yaitu formulir pengukuran kinerja kegiatan (terlampir).
3.1                                      Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Langkaplancar
No
Program Kegiatan
Indikator kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya bahan administrasi surat menyurat di Kantor Kecamatan Langkaplancar
1.874.000
1.873.000
99.94
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terfasilitasinya biaya pemakaian listrik di kantor Kecamatan Langkaplancar
6.050.000
2.316.628
38.29
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terfasilitasinya biaya petugas kebersihan di kantor Kecamatan Langkaplancar
2.159.600
2.159.600
100
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di Kecamatan Langkaplancar
8.000.000
8.000.000
100
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tercapainya kebutuhan cetakan dan penggandaan di kantor Kecamatan Langkaplancar
1.950.000
1.950.000
100
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor
Tercapainya kebutuhan alat listrik di kantor kecamatan Langkaplancar
4.093.000
4.092.000
99.99
7
Penyediaan makan dan minum
Tersedianya penyediaan makan dan minum
10.000.000
10.000.000
100
8
Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam daerah
Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dalam daerah
17.600.000
17.560.000
99.99
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




1
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan bangunan gedung kantor Kecamatan Langkaplancar
8.400.000
8.360.000
99.52
2
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan suku cadang dan biaya BBM kendaraan dinas
10.244.800
10.244.800
100
3
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terfasilitasinya dan terpeliharanya peralatan komputer dan meubeuler di kantor kecamatan langkaplancar
2.250.000






2.250.000
100
C
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




1
Penyusunan capaian kinerja dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD
Terfasilitasinya dan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi di Kantor Kecamatan Langkaplancar
750.000
750.000
100
2
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya dokumentasi laporan laporan penyusunan pelaporan semesteran di kantor kecamatan langkaplancar
2.500.000
2.500.000
100
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir  Tahun
Tersusunnya dokumentasi laporan laporan penyusunan pelaporan akhir tahun di kantor kecamatan langkaplancar
2.500.000
2.500.000
100
4
Penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD
Tersusunnya rencana program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Langkaplancar
1.608.600
1.608.600
100
5
Penyediaan pengelolaan administrasi keuangan
Terpasilitasinya biaya petugas pengelola keuangan di Kantor Kecamatan Langkaplancar
12.600.000
12.600.000
100
D
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa




1
a.      Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa
Terwujudnya pelaporan keuangan desa
6.725.000
6.725.000
100
E
Program Perencanaan Pembangunan Daerah




1
a.      Fasilitasi musrenbang
Terlaksananya kegiatan musrenbang
4.430.000
4.430.000
100
2
b.      Monitoring dan evaluasi pembangunan
Terlaksananya evaluasi pembangunan wilayah
5.000.000
4.980.000
99.60
Jumlah anggaran kegiatan tahun 2011                        : Rp. 108.735.000,-
Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2011           : Rp. 104.899.628,-
a.                  Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
                       i.            Hambatan dan kendala
Secara umum hambatan dan kendala tidak ada hanya beberapa program kegiatan yang  pencapaian target kinerjanya kurang, tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang realisasi penyerapannya hanya 38.29 %.
Hal tersebut terjadi karena  hanya terserap untuk pembayaran rekening listrik saja, itupun baru dapat terserap setelah Program e-KTP berjalan, yang dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2011 sedangkan untuk jasa komunikasi dan sumber daya air tidak ada, sehingga terdapat efisiensi belanja.
                     ii.            Solusi Pemecahan Masalah
Solusi pemecahannya adalah harus adanya pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, karena untuk penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air kurang efektif sehingga target tersebut dapat dicapai.





BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
            Dalam menjalankan sebuah roda organisasi  pemerintahan sangat perlu kiranya untuk menjalankan sebuah fungsi managemen, yang diantaranya adalah Planning, Organizing, Actuating dan Controling (POAC). Semua hal tersebut diibaratkan system yang jika salahsatunya tidak ada maka system managemen tersebut tidak akan sempurna. Perencanaan yang sudah matang apabila dalam pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik maka sebuah pembangunan yang baik seperti yang telah dilaksanakan tidak akan sebaik yang diinginkan.
            Dan apalah artinya suatu rencana jika tidak dilaksanakan, yang mana salahsatu factor pendukung terlaksananya suatu rencana yaitu adanya biaya/keuangan. Namun keuangan juga perlu sekali untuk diawasi supaya dalam pembangunan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
            Di Kecamatan Langkaplancar adalah salahsatu daerah yang melaksanakan fungsi managemen tersebut. Meskipun termasuk daerah yang jauh dari peradaban perkotaan tapi pemerintahan kecamatan Langkaplancar berusaha dengan sebaik mungkin untuk menata wilayahnya. Sehingga tercipta daerah yang diinginkan masyarakat. namun meskipun pemerintah Langkaplancar sebisa mungkin untuk melakukan perubahan untuk wilayahnya, tetap saja hasil yang diinginkan masyarakat bersifat kurang maksimal. Karena salahsatu factor keberhasilannya adalah para pemangku kebijakan yang dalam hal ini kurang perhatiannya terhadap masyarakat kecamatan Langkaplancar.

5.2  Saran

Diharapkan pemerintah kabupaten mengadakan pemerataan pembangunan, jangan hanya memusatkan pembangunan yang sifatnya tidak mendesak. Karena masih banyak daerah – daerah yang sangat butuh perhatian dan tanggungjawab para pemangku kebijakan.




DAFTAR PUSTAKA

1.      Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M. P. A, 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
2.      Dr. J. Pangestu, Drs. Hazil, 1977. Management. Bandung: PT Ghalia Indonesia.
3.      Himpunan lembaran daerah kabupaten Ciamis 2011.
4.      Peraturan Tata Tertib DPRD kabupaten ciamis.
http://www.scribd.com/doc/30385579/Studi-Dan-Lingkup-Etika-Administrasi-Negara


EmoticonEmoticon